UPAYA MEMPERCEPAT PEMBAYARAN SANTUNAN
Singaraja (03/12) --- Dibalik penerapan sistem jemput sebagai salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempercepat pembayaran santunan, ternyata tidak sedikit kendala yang harus dihadapi jajaran PT. Jasa Raharja perwakilan Singaraja. Seperti dijelaskan Kepala PT. Jasa Raharja perwakilan Singaraja Nyoman Gede Kerta Budi, S.Pd., salah satu kendala klasik yakni masih ada masyarakat yang tidak memiliki KTP maupun kartu keluarga. Padahal kedua persyaratan tersebut merupakan salah satu bukti dari korban laka lintas ketika hendak mengajukan klaim ke Jasa Raharja Singaraja, selain diperkuat laporan dari kepolisian dan RSUD ataupun rumah sakit swasta setempat. Kendati demikian pihaknya tetap berupaya menyikapi hal itu seraya berkoordinasi dengan kepala desa setempat, yang dinilai sangat membantu jajaran PT. Jasa Raharja perwakilan Singaraja dalam percepatan pembayaran santunan kepada korban laka lintas.
Pembayaran klaim santunan dari Jasa Raharja Singaraja selain kepada korban akibat laka lantas juga menyasar pada kecelakaan angkutan penumpang umum lainnya sesuai UU No. 33 tahun 1964. Dari tiga kabupaten yang menjadi wilayah kerja Jasa Raharja perwakilan Singaraja meliputi Buleleng, Jembrana dan Karangasem, pembayaran santunan tertinggi yang dikeluarkan PT. Jasa Raharja perwakilan Singaraja dalam setiap tahunnya masih didominasi oleh Kabupaten Buleleng dan sebagian besar akibat laka lantas. Itu terlihat dari total jumlah santunan sekitar Rp.10.429.562.000 yang dikeluarkan untuk tiga kabupaten periode Januari hingga Oktober 2012, terbanyak diarahkan ke Kabupaten Buleleng yakni sekitar Rp.6.202.000.000,- Sisanya sekitar Rp.1.790.000.000,- ke Kabupaten Jembrana dan ke Karangasem Rp.1.163.000.000,-. Sedangkan warga Buleleng yang mengalami kecelakaan lalu lintas di luar daerah Buleleng mendapat santunan sekitar Rp.1.273.000.000,-. (SITI NUR)
