Singaraja (13/6) --- Berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, terutama sejak kepemimpinan Bupati Putu Agus Suradnyana, ST., dalam rangka memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Bupati Suradnyana yang sangat identik dengan prinsip 3K (komunikasi, koordinasi, keterbukaan) miliknya tersebut selalu mengupayakan berbagai kiat dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan sehat khususnya di Kabupaten Buleleng. Pihaknya mengaku bahwa kerjasama yang baik serta transparansi dalam bekerja utamanya di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng sangat dibutuhkan dalam mewujudkan good government and clean governance. Guna membangun citra yang baik dalam sistem pemerintahan kita di Buleleng, kita harus menyadari dan melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, dan mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik serta independen. Dengan itu jaminan terhadap interaksi ekonomi dan sosial antar stakeholder akan transparan, akuntabel, dan professional, papar Bupati Buleleng.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati PAS dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja, Kamis (13/6). Bintek yang diselenggarakan dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKKPP-RI) tersebut diakui Bupati Suradnyana sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membenahi sistem akuntabilitas yang selama ini dinilai belum kredibel. Melalui bintek ini saya tegaskan bahwa kami selaku Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa urgensi dari mekanisme pengadaan barang/jasa yang kredibel akan memacu percepatan pembangunan dan akselerasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semua itu akan bermuara pada transparansi kerja yang dapat membenahi opini BPK terhadap akuntabilitas maupun kredibilitas Pemkab Buleleng, sambungnya optimis. Diakuinya bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Buleleng hanya memperoleh predikat/opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa warisan pertanggungjawaban keuangan di tahun 2011 pada masa kepemimpinan Bupati sebelumnya. Namun, terlepas dari itu semua, Bupati PAS sangat yakin bahwa pada era kepemimpinannya yang penuh transparansi ini pihaknya bersama dengan jajaran terkait dapat mencapai target WTP di tahun mendatang.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ketua Panitia Bintek Pengadaan Barang/Jasa, Drs I Nyoman Sukarma yang juga merupakan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dirinya mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah baik dikalangan SKPD maupun pengelola. Kegiatan ini memang merupakan salah satu upaya kami dalam meningkatkan prestasi kerja, sebagai ajang diskusi, penyamaan persepsi, dan pencarian solusi terhadap persoalan-persoalan yang masih menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tentunya memiliki pengaruh terhadap opini BPK nantinya, tandas Sukarma pada kesempatan yang sama. (ARI HUMAS)
SATU LAGI UPAYA PEMKAB BULELENG UNTUK KEJAR OPINI WTP
